KPAI Dukung 2 dari 4 Program Merdeka Belajar Nadiem Makarim

Apalagi Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) juga memenangkan Kemendikbud dalam judicial review kebijakan PPDB sistem zonasi yang digugat Samsudin dan kawan-kawan, sebagai perwakilan masyarakat yang merasa dirugikan dengan sistem zonasi dalam PPDB.

"Sebenarnya pemerintah wajib menambah jumlah sekolah negeri, bukan menurunkan persentasi zonasi murni," ucapnya.

Ketimpangan kualitas pendidikan juga disertai ketimpangan jumlah sekolah di Indonesia. Angka menunjukkan jumlah sekolah jenjang SD mencapai 148.000an, tetapi jenjang SMP hanya 39.000an dan jenjang SMA sekitar 13.000-an.

Minimnya sekolah negeri dijenjang SMP dan SMA, menurut Retno, haruslah diatasi segera dengan membangun sekolah dan infrastruktur pendidikan yang mendukung kualitas pendidikan, bukan menurunkan persentase zonasinya.

"Kalau tidak segera ditambah, maka setiap tahun kita akan menghadapi keluhan masyarakat dan masalah PPDB di setiap daerah. Oleh karena itu, KPAI mendorong pemerintah pusat tidak hanya melakukan zonasi siswa, tetapi juga zonasi guru dan zonasi pendidikan yang melibatkan setidaknya tujuh kementerian/lembaga," tegasnya.

Dia melanjutkan, sistem zonasi dalam PPDB mendorong terciptanya pendidikan berkeadilan bagi anak-anak Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi Republik Indonesia. Namun, pendidikan yang berkeadilan adalah berkaitan dengan akses pendidikan, belum mencapai pendidikan yang berkualitas. Sejatinya pendidikan nasional harus berkeadilan dan berkualitas.

Hanya menzonasi siswa tanpa menzonasi guru dan zonasi pendidikan tidak akan mendongkrak kualitas pendidikan.

Zonasi pendidikan tidak hanya digunakan untuk mendekatkan anak dengan sekolah, sistem zonasi ini juga dapat digunakan untuk menambah guru dan mutasi guru, serta menentukan pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang membutuhkan. (esy/jpnn)