KPK Ceroboh atau Ada 'Power' Tertentu?

Dari lingkungan mana dan siapa 'power' yang mampu mengakses dan mengkooptasi KPK itu demi tujuan politik tertentu?

Mengingat SN Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR RI yang proaktif mendukung kemimpinan nasional Presiden Jokowi sejak paska Munaslub Golkar 2016.

Apakah 'power' dibalik tersangkanya SN itu juga ada 'konspirasi'nya dengan pihak-pihak yang berupaya 'menjatuhkan' kepemimpinan nasional Presiden Jokowi setahun terakhir ini?

Bagaimana korelasinya dengan dinamika internal Partai Golkar akhir-akhir ini yang berkeinginan keras untuk menurunkan SN dari kursi ketua umum Partai Golkar dan dari Ketua DPR RI?

Lalu dengan gugurnya status tersangka SN melalui praperadilan, langkah-langkah apa lagikah yang akan mereka mainkan di KPK dan di Partai Golkar serta di DPR RI.

Itulah rangkaian pertanyaan kritis yang muncul dibenak orang-orang atas kesimpulan dalam putusan hakim praperadilan SN itu.

Jawaban pertanyaan itu sangat penting dalam rangka mewujudkan KPK harapan kita semua yaitu KPK yang tangguh dan bebas politisasi serta tidak berpolitik. Kita cinta KPK, karena itu harus diselamatkan dari kooptasi oleh "power" politik tertentu siapapun.

Kita berharap dan ingin kepastian tidak boleh terulang lagi kasus kesalahan prosedur seperti kesimpulan dalam putusan praperadilan SN yang dibacakan bapak Hakim Cepi Iskantar itu.