KPK Desak Gubernur Sulut Berhentikan Jefferson

JAKARTA- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar mendesak Gubernur Sulawesi Utara Sinyo H Sarundajang untuk menerbitkan surat pemberhentian sementara terhadap Walikota terpilih Tomohon Jefferson Rumajar alias Epe. Pasalnya, menurut Haryono. walikota terpilih yang baru saja dilantik akhir pekan lalu statusnya sekarang sudah terdakwa kasus korupsi.

"Sesuai UU Hukum Pidana, begitu seorang pejabat menjadi terdakwa otomatis yang bersangkutan harus diberhentikan sementara. Karena itu kami berharap Mendagri secepatnya mengeluarkan SK pemberhentikan sementara," kata Haryono yang dihubungi JPNN, Minggu (9/1).

Haryono menegaskan, terdakwa Jefferson bisa dilantik  karena ada UU 32 Tahun 2004 dan PP 6 Tahun 2005. Dia menilai undang-undang di Republik ini banyak yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi maupun tindakan hukum. Karena itu perlu disinkronkan lagi.

"Ada ketidaksinkronan antara undang-undang dengan pemberantasan korupsi serta tindakan hukum. Ke depan ini harus diharmonisasikan lagi," ujarnya. Peran masyarakat hingga Epe bisa dilantik, menurut Haryono juga ada. Pasalnya, ketika Epe ditetapkan tersangka sebelum pilkada Tomohon digelar 3 Agustus lalu, harusnya masyarakat tidak memilih. Tapi yang terjadi justru masyarakat malah mendukung dan memenangkannya.