KPK Duga Izin Meikarta Bermasalah

Saksi-saksi yang dia maksud bisa jadi berasal dari unsur di luar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi maupun Lippo Group. Namun, Febri menekankan kembali, sampai sejauh ini pihaknya belum menemukan ada indikasi pihak lain turut terlibat dalam kasus tersebut. 

”Kalau pun ada informasi lain atau misalnya ada informasi yang disampaikan oleh masyarakat, ternyata ada pihak lain yang juga diduga mendapatkan aliran dana. Silakan disampaikan pada KPK,” bebernya.

Informasi itu akan sangat membantu penyidikan. Lebih lanjut, mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu juga menuturkan bahwa instansinya turut menemukan kode atau sandi baru yang dipakai tersangka kasus dugaan korupsi tersebut. Kode yang dia maksud adalah Babe. Namun, belum diketahui pasti untuk siapa kode tersebut dipakai. ”Tentu akan ditelusuri lebih lanjut kode itu mengarah pada siapa dan perannya apa,” jelas dia.

Kemudian bagaimana dengan nasib konsumen Meikarta? Dengan tegas Febri menyampaikan bahwa instansinya hanya mengurus dan fokus pada proses hukum terkait dugaan korupsi dalam proyek tersebut. ”Hubungan hukum pihak lain atau pihak ketiga dengan perusahaan yang membangun apartemen tersebut itu hubungan hukum yang di luar kewenangan KPK saat ini,” terang dia.

Penjelasan serupa disampaikan Febri, ketika ditanya soal proyek Meikarta yang masih berlangsung. Dia menyebut, KPK hanya menangani kasus hukum sesuai kewenangan mereka. Berhenti atau tidak proyek tersebut, sambung dia, KPK tidak punya kewenangan menentukan. Demikian pula dengan rekomendasi penghentian proyek. ”Silakan pada kewenangan masing-masing saja,” imbuhnya. (syn)