KPK Ganjar Menpan Amran Penghargaan Anti Gratifikasi

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada 10 institusi kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Pertanian (Kementan) untuk kategori Kementerian dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

?Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Saut Situmorang mengatakan, bahwa penghargaan ini diberikan atas kinerja kementerian/Lembaga dalam pencegahan korupsi di instansinya masing-masing.

“Penghargaan KPK ini sesuatu nilai yang tidak bisa diukur walau cuma sertifikat tapi mudah-mudahan ini bisa jadi pendorong bagi mereka (penerima penghargaan) untuk berlomba-lomba memenangkan kebaikan, memenangkan anti korupsi, memenangkan rakyat. Yang mereka lakukan itukan memenangkan rakyat dan KPK harus apresiasi sesuai dengan tema kita menuju masyarakat sejahtera,” kata Saut disela-sela Peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia Tahun 2017 di Jakarta, Selasa (12/12).

Selain Kementan, penghargaan pengendalian gratifikasi terbaik juga diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, Bank Mandiri, PT Pertamina (Persero), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BPD Jabar-Banten.

Saut mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) meraih penghargaan ini karena hasil penilaian evaluasi KPK, termasuk kementerian yang konsisten dan patuh dalam pelaporan harta kekayaan pejabat negara, mencegah gratifikasi, dan telah membuat unit pencegahan untuk itu.

Kementan, sambung dia, termasuk kementerian yang disasar KPK karena mengurus banyak hal utamanya kebutuhan logistik nasional yang memang selalu jadi sorotan nasional. Makanya, petugas KPK seringkali hilir-mudik melakukan pemantauan di Kementan.

“Jadi sudah hampir dua tahun dari periode kita karena ini bagian dari koordinasi supervisi kita. Mereka bolak balik tapi nggak permanen disitu. Ketika mereka ada inovasi tapi supervisi karena kadang-kadang ada rencana bagus, tapi mungkin ragu atau tidak pas nah kita akan berada di posisi yang betul-betul egaliter menilai kepatuhannya tata kelolanya seperti apa. Memang banyak yang dinilai tentang undang-undangnya, kelembagaannya dan tata kelolanya. Tapi biasanya pencegahan itu akan jadi lebih baik, lebih efisien, lebih efektif, seperti Menteri Pertanian sekarang ini sudah bagus sih,” jelasnya.

Mengenai gratifikasi atau dugaan korupsi di Kementan, dia memastikan sampai saat ini belum ada hal yang signifikan untuk ditindaklanjuti. Adapun mengenai berbagai program KPK seperti distribusi alsintan, pupuk dan benih, dipastikan dia, KPK masih dalam taraf membantu management di Kementan untuk memastikan pengadaan bagi petani itu sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku. Sejauh ini pun dia melihat, program Kementan cukup berkontribusi dalam pembangunan nasional.