KPK Periksa Gubernur Sulut

Kasus Pengelolaan Upah Pungut

Selasa, 10 November 2009 – 21:55 WIB

JAKARTA – Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penggunaan Dana Penunjang Pembinaan Pungutan Pajak Daerah (upah pungut) mulai merembet ke mantan petinggi Departemen Dalam Negeri (Depdagri).  KPK telah memeriksa mantan Irjen Depdagri yang kini menjadi Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Sinyo Harry Sarundajang, Selasa (10/11)

Menurut Juru bicara KPK, Johan Budi, pemanggilan Sarundajang itu memang terkait penyelidikan KPK atas pengelolaan upah pungut di Depdagri sejak tahun 2001. "Pak Sarundajang hanya dimintai keterangan atas penggunaan rekening pemerintah di Depdagri," ujarnya kepada JPNN.

Sementara dihubungi terpisah, Sarundajang mengakui bahwa kedatangannya di KPK hanya sebatas klarifikasi saja atas upah pungut di Depdagri. Ditegaskannya, pemberlakuan upah pungut itu mempunyai dasar hukumnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmen).

Irjen Depdagri di era Mendagri Hari Sabarno itu pun langsung menyodorkan alasan. "Karena beban tugas Depdagri itu sangat besar, maka Mendagri mengeluarkan kebijakan di mana semua komponen Depdagri termasuk Irjen diberikan dana operasional/pendukung," ungkapnya.

JAKARTA – Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penggunaan Dana Penunjang Pembinaan Pungutan Pajak Daerah (upah pungut) mulai

• 1
• 2
• 3
• Next
• Last »