KPK Semangati Kepala Daerah

Beri Rambu agar APBD Terserap Maksimal

Kamis, 29 Januari 2009 – 01:54 WIB

SURABAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU) terus berupaya tampil ramah tanpa harus kehilangan sifat lugasnya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar kemarin (28/01) di Graha Pena, Surabaya, menegaskan, pejabat negara seperti kepala daerah tidak perlu takut membelanjakan APBD untuk program pembangunan.

’’Jalankan saja, tidak perlu takut. Rambu-rambunya amat-amat jelas,’’ kata Antasari di hadapan 200 lebih peserta dialog Menyelaraskan Kebijakan Penanganan Korupsi dan Memacu Inovasi di Daerah yang digelar The Jawa Pos Institute Pro-Otonomi (JPIP). Sebagian peserta adalah bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota di Jawa Timur.

Antasari membeberkan bahwa tiga rambu-rambu yang harus dipatuhi dengan tertib dan disiplin oleh para bupati atau wali kota berserta jajarannya dalam penggunaan APBD. Pertama, jangan merugikan keuangan negara. Kedua, jangan menguntungkan pribadi. Dan, ketiga, jangan menguntungkan orang lain untuk keperluan privat.

’’Kalau rambu-rambu itu dipatuhi, KPK tidak akan melakukan sesuatu tindakan apa pun,’’ tambahnya. Lagi pula, tegas Antasari, KPK tidak gegabah menjadikan pejabat negara sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

Ada tahapannya, yakni dimulai dari penyelidikan. ’’Jika dari penyelidikan memang ada pelanggaran pidana, barulah suatu kasus ditingkatkan menjadi penyidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti serta menemukan tersangkanya,’’ tambahnya.