KPU Konut Ogah Gelar Pilkada

Dana Minim, Seret Cairnya

Selasa, 29 September 2009 – 10:49 WIB

KENDARI- Persoalan mahalnya pilkada semakin terbukti. Bahkan, ada KPu yang enggan menggelar Pilkada, gara-gara anggaran yang diberikan dirasakan kurang memadai. Adalah Ketua KPU Konut Indra Supriadi yang mengancam tidak akan menggelar Pilkada, jika anggaran yang diberikan pemerintah daerah tidak mencukupi."Anggaran untuk menggaji anggota PPK dan PPS saja belum ada. Bagaimana mau menggelar Pilkada," kata Supriadi kepada wartawan JPNN di Kendari, Senin (28/9) kemarin.

Sejauh ini, menurut Supriadi, Pemda dan DPRD Konut hanya menganggarkan Pilkada dengan dana sebesar Rp. 5 miliar. Angka itu, lanjut Surpiadi, masih sangat minim. Karena masih dibawah itung-itungan KPU Konut, yang menemukan angka minimal Rp. 6,5 miliar. "Anggaran untuk gaji ratusan anggota PPK dan PPS saja selama delapan bulan masa tugas mereka saja sudah berapa. Belum lagi pengadaan logistik, sosialisasi dan pembiayaan tahapan lainnya. Kami hitung-hitung, Rp 5 M yang disiapkan itu tidak cukup," terangnya saat ditemui, kemarin.

Masalah dana ini telah disampaikan ke Pemda setempat untuk diteruskan ke DPRD. Opsi yang dipilih adalah mengakomodir kekurangan di perubahan anggaran APBD 2010. Namun, opsi tersebut hingga kini belum disepakati DPRD.Jika sudah ada titik terang soal anggaran, Indra menyatakan pihak KPU Konut akan memulai menggelar tahapan pada November 2009 dengan hari H pemungutan suara antara April atau Mei 2010.

Suhu politik di Konut sendiri terus meningkat dari hari ke hari. Penyebabnya tidak lain adalah mulai bermunculannya bakal calon Bupati maupun Wakil Bupati yang terus aktif bersosialisasi diri. Hal itu ditambah dengan ikut aktifnya masyarakat menjadi tim sukses pasangan calon terbukti dengan maraknya atirbut bakal calon yang terpampang di rumah-rumah penduduk.