Kritik Ahok, Mantan Wagub DKI: Saya Prihatin...

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengritisi kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Berbagai predikat buruk yang disandang ibukota. Mulai dari kota paling tidak aman, paling macet, paling buruk mengatasi banjir, pemprov terkorup di Indonesia, bayar PBB termahal, dan paling tidak menghargai PKL.

Berbagai predikat yang disandang Jakarta itu membuktikan bahwa Ahok tidak mampu mengelola pemerintahan dengan baik.

"Terus terang, saya prihatin dengan kondisi Jakarta saat ini," ujar Prijanto kepada INDOPOS (Grup JPNN.com), kemarin (13/2).

Prijanto juga menyoroti, kebijakan Ahok yang menjadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI sebagai PNS termahal di Indonesia. Pasalnya, penghasilan PNS DKI pada anggaran 2015, memiliki penghasilan yang sangat fantastis.

Ada dua remunerasi, yaitu TKD Statis dan TKD Dinamis. Menurut Prijanto, TKD Dinamis dapat  dinilai tidak wajar. TKD Dinamis berpotensi melanggar aturan, norma kepatutan, berlebihan dan ketidakadilan. Bahkan, ekstremnya kebijakan TKD Dinamis  bisa masuk katagori memperkaya orang lain. Artinya kebijakan ini, pelaksanaannya bisa masuk dalam Tipikor.

Prijanto juga memaparkan, remunerasi di Pemprov DKI dalam bentuk TKD (tunjangan kinerja daerah) pada tahun 2010, lahir karena pengelolaan keuangan daerah sebelumnya. Terdapat indikasi ketidakadilan dan pemborosan.

Sebelum ada TKD, ketidakadilan tercermin adanya 12 SKPD/UKPD yang menerima Tunjungan Khusus sebesar 1x gaji tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan pemborosan tercermin adanya Tupoksi yang dijadikan program oleh SKPD/UKPD. Pemborosan terbesar, adanya komponen honor sebesar 1,2 T per tahun. Untuk menghapus ketidakadilan dan pemborosan menjadi remunerasi TKD yang berkeadilan dan  proposianal tidaklah mudah.

"Walaupun akhirnya Gubernur pak Foke menyetujui penghapusan tunjangan khusus dan komponen honor diganti dengan TKD. Silahkan baca buku “Kenapa Saya Mundur Dari Wagub DKI Jakarta,” tegas Prijanto.