KSHUMI: Perusahaan Jangan Paksa Karyawan Pakai Atribut Natal

Senin, 23 Desember 2019 – 21:16 WIB

Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI Chandra Purna Irawan. Foto: Dokpri for JPNN.com

Hal itu menurutnya sesuai dengan amanat Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta ada jaminan dari Negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Kemudian Pasal 4 dam Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Baca Juga:

• Ada Maklumat dari FPI DKI Jelang Natal dan Tahun Baru

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, kata Chandra, maka pemilik perusahaan atau unsur pimpinan perusahaan tidak boleh menganjurkan atau memerintahkan atau menyeru atau memaksa pemeluk agama lain untuk menggunakan atribut natal dengan alasan apa pun.

"Bahwa "menganjurkan" yang dilakukan oleh pimpinan dapat dinilai atau secara tidak langsung dapat dimaknai "memaksa" karena karyawan tentu merasa segan untuk menghindari anjuran tersebut," ucap Chandra.

Sekretaris Jenderal LBH Pelita Umat ini pun menyampaikan bahwa setiap agama memiliki ajaran atau pedoman atau hukum yang mengikat kepada pemeluknya. Oleh karena itu keyakinan setiap orang termasuk dalam hal ini karyawan perusahaan atau instansi tertentu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas;

Hak beragama adalah salah satu hak dasar manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng.

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next