Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

KY Terima Laporan Dugaan Kode Etik Hakim Penyidang Perkara Gazalba Saleh dari KPK

Rabu, 26 Juni 2024 – 15:17 WIB
KY Terima Laporan Dugaan Kode Etik Hakim Penyidang Perkara Gazalba Saleh dari KPK - JPNN.COM
Komisi Yudisial (KY) telah menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim terhadap majelis hakim kasus putusan sela perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. Ilustrasi Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) telah menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim terhadap majelis hakim kasus putusan sela perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

Laporan yang ditandatangani oleh Ketua KPK Nawawi Pomolango tersebut ditujukan kepada Ketua KY Amzulian Rifai.

"Ketua KY telah memberikan disposisi terkait laporan dimaksud. Saat ini, tim waskim sedang mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk segera menindaklanjuti, termasuk memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi untuk dapat diregister," kata Anggota dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam siaran pers, Rabu (26/6).

Mukti menilai putusan tersebut memang menjadi perhatian publik. KY memastikan laporan perkara tersebut menjadi prioritas.

"Sesuai wewenang dan tugasnya akan memproses laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk menggali informasi, memeriksa pelapor dan saksi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemanggilan terhadap terlapor," kata Mukti.

Meski demikian, KY menegaskan tidak akan masuk terkait teknis yudisial.

"KY akan melihat apakah ada pelanggaran etik di balik putusan tersebut. Info selanjutnya akan kami update," kata Mukti.

Sebelumnya, Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan majelis hakim yang memutus putusan sela Gazalba Saleh kepada KY dan Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).

Komisi Yudisial (KY) memastikan laporan perkara dari KPK tersebut menjadi prioritas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News