LBH Jakarta Krisis Uang, Foke Salahkan Biro Hukum

KRISIS keuangan yang dialami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, sangat disesalkan banyak pihak. Utamanya Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, yang sejak awal jabatannya berkomitmen membantu operasional LBH Jakarta.

Fauzi pun menyalahkan bawahannya, dalam hal ini Biro Hukum DKI yang tidak bekerja dengan baik, dan mengabaikan instruksi yang sudah diberikan. ”Saya sudah cek biro hukum terkait persoalan ini, namun jawabannya tidak jelas. Berarti mereka tak bekerja dengan baik. Kejadian ini hampir serupa dengan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin,” kata Fauzi dengan nada kesal, Jumat (27/5).

Dijelaskan Fauzi, dana Rp 27 juta yang dimiliki oleh LBH Jakarta ini hanya cukup untuk satu bulan saja, sangat memprihatinkan. Padahal setiap tahunnya, LBH Jakarta menangani ribuan pengaduan, belum termasuk pendidikan hukum bagi masyarakat marjinal dan upaya mendorong perubahan kebijakan yang prorakyat miskin, termasuk RUU Pekerja Rumah Tangga, RUU Bantuan Hukum, RUU KUHAP, RUU Pengadaan Tanah, RUU Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Perda Ketertiban Umum, Perda Perpasaran, dan lainnya.

Foke mengaku dana yang diberikan tersebut untuk perbaikan fasilitas sarana dan prasarananya dan juga kelangsungan hidup organisasi. Namun tampaknya mengenai hal ini, tegas Foke, perlu diluruskan kembali karena dana organisasinya tidak sampai ke LBH Jakarta. Dana tersebut hanya dipergunakan untuk perbaikan gedung dan perbaikan fasilitas saja.