Libatkan 4 BUMN, Marzuki: Jangan Sampai Jokowi Ditelikung Bawahan

jpnn.com - JAKARTA – Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengatakan hampir semua negara di dunia, termasuk Tiongkok, pembangunan infrastruktur digerakkan melalui biaya negara, bukan dipaksakan kepada BUMN. Sebab kalau BUMN itu merugi, maka negara yang harus menutupi kerugian itu.

Selain itu, pembangunan infrastruktur tidak untuk mencari keuntungan karena memang kewajiban negara mengadakannya. Rakyat yang membiayai pembangunan itu melalui pajak.

“Dalam perspektif tata kelola negara tersebut, saya tidak mengerti, logika ekonomi dan asas manfaat apa yang dipakai oleh para pihak yang mendorong pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan cara menyeret-nyeret empat BUMN,” kata Marzuki Alie di Jakarta, Senin (1/2).

Semenjak wacana kereta cepat ini bergulir hingga dimulainya pembangunan groundbreaking, belum ada argumentasi konstitusionalitas terhadap pembangunan itu. Pemerintah, menurut Marzuki, lebih banyak berargumentasi politis ketimbang pertimbangan komersil karena memang tidak masuk akal.

“Kalau perhitungan ekonomis dan asas manfaat bagi rakyat, pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera di Selat Sunda sudah sangat urgen,” tegasnya.

Karena itu, politikus senior Partai Demokrat ini menduga ada kepentingan rente dari proyek kereta super cepat ini. “Ini mestinya segera didalami oleh Komisi VI DPR dan mempertanyakan kenapa BUMN dijadikan payung untuk proyek itu. Dengan alasan proyek BUMN, maka tidak diperlukan persetujuan Dewan. Kalau APBN, harus melalui DPR, ini harus dibuka, sehingga jelas persoalannya,” saran Marzuki Alie.

Selain itu, Marzuki juga mengingatkan agar para pembantu Presiden Joko widodo tidak menjerumuskannya. Sebab Presiden Jokowi orang yang jujur dan amanah.

“Jangan sampai Jokowi ditelikung oleh bawahannya. Ini semua harus diaudit," pungkasnya.(fas/jpnn)