Libido Kekuasaan Meningkat
Rabu, 25 Agustus 2010 – 18:24 WIB
Akibat tidak adanya arah, lanjut Try, ekonomi bangsa ini akhirnya terjebak dengan pasar bebas dan meninggalkan ekonomi kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD RI 1945. Majelis (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara, mestinya memberikan pedoman dan kebijakan bernegara kepada Presiden RI. "Jika tidak dilaksanakan, sesuai dengan amanah konstitusi, maka presiden harus dipanggil dalam Sidang Istimewa MPR RI," tegas Try lagi.
Dalam pertemuan yang sama, salah seorang anggota forum, Kiki Syahnarki, mengingatkan besarnya potensi kegagalan bangsa ini ke depan karena terus bertumpu kepada restorasi ekonomi bebas dan meninggalkan ekonomi kerakyatan. "Konsekuensi ekonomi bebas, ekonomi Indonesia dikuasai asing dan mendorong bangsa ini menjadi individualistik, komsumtif, anarkisme, serakah, menjalankan budaya hukum rimba, eksploitasi sumber daya alam untuk asing dan bukan untuk kesejahteraan rakyat," kata Kiki.