Lima Penyidik KPK Cek Fisik Helikopter AW 101

Yakni Marsma TNI FA, pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan heli, Letkol WW (pejabat pemegang kas), dan Pelda S yang diduga menyalurkan dana-dana terkait dengan pengadaan kepada pihak-pihak tertentu.

Berikutnya Kolonel Kal FTS berperan sebagai WLP, dan Marsda SB sebagai asisten perencana Kepala Staf Angkatan Udara juga menyusul ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, KPK menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka dari pihak swasta.

Irfan diduga menandatangani kontrak dengan AW, perusahaan joint venture Westland Helicopters di Inggris dengan Agusta di Italia senilai Rp 514 miliar.

Padahal, dalam kontrak pengadaan helikopter dengan TNI AU nilai kontraknya Rp 738 miliar. Sehingga muncul potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 224 miliar.

Kasus ini mendapat perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menolak pembelian Helikopter AW-101 karena merasa belum perlu mengganti pesawat kepresidenan Super Puma yang biasa digunakan untuk angkutan VVIP. (tyo)