MAPAN Gelar Panen Raya Padi, Semua Pedagang Beli Gabah Di Atas HPP
jpnn.com, INDRAMAYU - Masyarakat Peduli Pangan (MAPAN) bersama dengan organisasi organisasi petani lainnya seperti Mari Sejahterakan Petani (MSP), menyelenggarakan kegiatan panen raya padi di Indramayu, Jawa Barat, Minggu (30/7/2017).
Pane raya ini pada hamparan sawah seluas 4.000 ha yang dipusatkan di Desa Pegagan, Kecamatan Losarang.
"Adapun produktivitas padi yang panen ini mencapai 6 hingga 7 ton per ha, di antaranya varietas Mekongga dan Ciherang. Varietas yang banyak diminati petani pun dipanen, seperti MSP 02 dan 13 serta varietas lokal lainnya," demikian kata Ketua MAPAN Indramayu.
Sutrisno menjelaskan, gabah yang dipanen ini dan semua gabah yang dihasilkan petani di Indramayu dijual dengan harga yang cukup tinggi, yakni di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dibeli oleh semua pelaku usaha atau pengepul. Harga gabah yakni Rp 4.200 hingga Rp 4.800 per kg.
"Harga gabah lumayan tinggi, mudah-mudahan petani untung. Biasa, begitu ada penen para pembeli itu berdatangan ke lokasi, mereka para pedagang beras. Rata rata Rp 4.200 sampai Rp 4.800 per kilogram gabah kering panen. Dan itu di atas HPP," tegasnya.
Kegiatan panen raya diisi juga dengan diskusi obrolan santai guna membahas berbagai persoalan pertanian dari hulu ke hilir.
Di antaranya membahas tentang harga beraa yang menguntung petani dan di sisi lain tidak membebani konsumen. Pihak yang hadir yakni dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah daerah.
"Diskusi ini penting mengingat masalah petani itu sangat kompleks, tidak hanya soal harga tetapi maaih banyak masalah-masalah lain. Seperti di Indramayu saat ini, petani sedang menghadapi masalah hama. Dan masalah lain seperti yang dihadapi oleh petani Losarang, yang sebagian besar sawahnya adalah tadah hujan. Masalah yang pelik, lahan tadah hujan tentu saja butuh hujan, tetapi jika hujan berkepanjangan bisa terjadi banjir dan menggenangi areal sawah, petani terncam gagal panen. Sebaliknya musim kemarau berkepanjangan sawah sawah pada kering, sudah pasti mebgurangi kapasitas produksi. Pemerintah perlu mencarikan solusi terhadap masalah ini," tutur Sutrisno.