Masih Kurang Rp5 Triliun untuk Kuasai Inalum

Kebutuhan total Rp7 trilun itu diungkapkan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Hadiyanto saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Senayan, Senin (2/7). Selama ini, pemegang saham Inalum terdiri dari pemerintah RI 41,12 persen dan konsorsium 12 investor Jepang 58,88 persen.

Hadiyanto di depan para anggota DPR memastikan, pemerintah akan menguasai 100 persen saham Inalum pasca 2013. Proses akuisisi saham perusahaan pengolahan aluminium yang beroperasi sejak 1982 itu paling lambat harus sudah dilakukan 31 Oktober 2013, saat perjanjian kerjasama (Master Agreement) dengan konsorsium NAA berakhir.

"Dalam rangka pengambilalihan itu diperlukan penganggaran mencapai Rp 7 triliun," ujar Hadiyanto.