Masyarakat Adat Bakal Diusir dari Kawasan Hutan
Senin, 11 Februari 2013 – 05:03 WIB
"RUU ini bisa dipakai untuk memudahkan kriminalisasi kepada rakyat desa khususnya kaum tani dan masyarakat adat untuk diusir dari kawasan hutan dengan dituduh sebagai perusak hutan dan pembalak liar," ujar Deputi Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPA, Iwan Nurdin, kepada JPNN di Jakarta, kemarin.
Selanjutnya, lanjut Iwan, kawasan hutan tersebut diberikan lisensi kepada pengusaha untuk dibalak secara legal atau bahkan kemudian dilepaskan untuk dibuat perkebunan.