Menag Sebut Ponpes UBK Ajarkan Kekerasan

Senin, 18 Juli 2011 – 06:55 WIB

Ponpes UBK juga disebut ilegal karena tidak terdaftar di kementerian agama. "Kurikulumnya nggak jelas," kata Suryadharma. Ketua umum PPP itu meminta masyarakat waspada dengan kemungkinan masuknya paham-paham keagamaan yang menyimpang, terutama berkaitan dengan radikalisme. Saat ini, kata Suryadharma, tengah dikembangkan forum komunikasi umat beragama sehingga tidak ada gesekan antarumat. Sementara aparat penegak hukum diminta lebih jeli terhadap potensi aksi kekerasan. Menurutnya, ormas-ormas Islam sudah ikut bekerja untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme.

Terpisah, penyidik Detasemen Khusus 88 Mabes Polri terus mengembangkan keterkaitan ponpes di Bima dengan jaringan lain, termasuk alumni pelatihan ala militer di Jalin Jantho, Aceh. "Dalam waktu dekat akan diadakan gelar barang bukti. Kalau memungkinkan di Jakarta, kalau tidak, cukup di Bima," kata Kabidpenum Polri Kombes Boy Rafli Amar kemarin.

Keterkaitan itu dilacak dari Uqbah alias Muhajir alias Mijihadul Haq yang juga pendiri Ponpes Umar Bin Khatab. Mujihadul kini sudah didakwa melakukan permufakatan, percobaan, atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan cara memberi bantuan sejumlah dana melalui Luthfi Haidaroh alias Ubaid, bendahara pelatihan militer di Aceh.

Dalam berkas tuntutan jaksa yang diperoleh Jawa Pos, sekitar bulan September 2009 Mujihadul datang menemui Ubaid di Jawa Timur, yang ketika itu meminta tolong mencarikan dana untuk jihad. Setelah pertemuan, Mujahidul menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Ubaid kepada Ustad Choiri dan Ustad Abrory (sudah tertangkap di Bima) mengenai kebutuhan bantuan dana untuk pesantren milik orang tua Ubaid dan dana untuk jihad fisabilillah.