JPNN.com 
Menanti Kekuatan Perang Bintang di Balik Pilpres 2019
Oleh Zaenal A Budiyono*
Tapi, dengan tambahan amunisi masuknya Agum dan Moeldono, tentu Jokowi telah memperlebar “pijakan politiknya” di lingkungan purnawirawan TNI. Lantas, mengapa purnawirawan TNI penting?
Dalam riil politik Indonesia, meskipun TNI sejak era reformasi sudah menyatakan kembali ke barak demi menjadi professional soldier, namun pengaruhnya tidak lantas hilang begitu saja. Sejarah TNI sebagai tentara rakyat menyulitkan para purnawirawannya untuk benar-benar steril dari politik. Apalagi UU tidak melarangnya.
Kondisi ini diperkuat dengan rayuan partai politik kepada para purnawirawan untuk mengisi posisi-posisi strategis di parpol. Hampir semua parpol membuka pintu bagi purnawirawan TNI.
Bahkan, di Pilkada 2018, banyak mantan TNI yang diusung oleh partai politik sebagai calon kepala daerah ataupun calon wakil kepala daerah. Diakui atau tidak, fenomena itu menunjukkan ketidakmampuan parpol menjalankan fungsi kaderidasi secara optimal, sekaligus pengakuan atas kapasitas elite-elite TNI.
Timing masuknya Agum dan Moeldoko menjelang tahun politik 2019 juga menarik untuk dicermati. Kita semua tahu satu-satunya penantang Jokowi yang sudah muncul secara terbuka adalah Prabowo Subianto.
Mantan Pangima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) dengan pangkat terakhir letnan jenderal itu tentu memiliki garis militer kuat. Itu bisa dilihat pada kultur yang dibawanya hingga ke Partai Gerindra sekarang ini.
Di Gerindra ada nama-nama mantan petinggi TNI. Sebut saja mantan Panglima TNI Djoko Santoso, Sudradjat, hingga yang tengah diisukan akan masuk seperti Gatot Nurmantyo.
Dukungan Gerindra kepada Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut juga menunjukkan kedekatan Prabowo – Gatot. Bahkan, Gerindra sejak tahun lalu meresmikan organisasi sayap khusus untuk para purnawirawan TNI, yaitu Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR).
