Mendagri Lemparkan Wacana Ubah Pilkada

Kamis, 30 April 2009 – 11:17 WIB

JAKARTA – Mendagri Mardiyanto rajin menggulirkan wacana perlunya perubahan model pemilihan kepala daerah (pilkada). Seringnya digelar pilkada telah membawa sejumlah ekses buruk. Pada 2008 saja, dilaksanakan 160 kali pilkada, yang sedikit banyak berpengaruh kepada kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu 2009.

“Perlu pemikiran yang berani untuk penataan aturan pilkada. Misalnya, apa untuk tingkat provinsi cukup seperti yang dulu (dipilih oleh DPRD, red), atau bagaimana. Kasus pilkada gubernur Jawa Timur yang sampai tiga putaran dan menghabiskan uang hampir Rp1 triliun, itu harus dijadikan catatan. Perlu kajian substansial,” ungkap Mardiyanto dalam acara penutupan Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)di hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (30/4). Hadir di acara tersebut para bupati dari seluruh Indonesia.

Dikatakan Mardiyanto, pada tahun 2008 saja, terdapat 160 kali pilkada. Dari jumlah itu, 40 pilkada diantaranya mestinya digelar pada 2009, namun jadwalnya dimajukan agar tidak mengganggu pemilu. Perubahan jadwal pilkada itu, katanya, bisa dijadikan sinyal bahwa sebenarnya perubahan mekanisme pilkada bisa dilakukan. “Toh nyatanya 40 pilkada bisa dimajukan,” ucapnya.

Sebelumnya, saat membuka Rakornas Penelitian dan Pengembangan Tahun 2009 di Palembang 27 April 2009, Mardiyanto sudah menyampaikan ide perubahan pilkada. Saat itu dikatakan, banyaknya warga yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif 9 April lalu disinyalir lantaran rakyat sudah jenuh dengan seringnya mengikuti pilkada. Dia berharap,revisi UU No.32 Tahun 2004 nantinya mengatur agar pilkada tidak terlalu sering digelar.