Mendagri Persilakan KPK Proses Penerima Fee

Rabu, 24 Februari 2010 – 16:37 WIB

Yang harus diperhatikan, banyak kepala daerah yang tak tahu bahwa fasilitas atau uang yang diterimanya itu merupakan fee. Untuk itu perlu kehati-hatian dari KPK bagaimana dalam proses penghitungan dan pengembalian feenya. Meski KPK mengaku sudah memiliki data penerima fee, Mendagri menegaskan, pihaknya takkan meminta data nama-nama tersebut. "Belum ada rencana karena itu terkait proses hukum," jelasnya lagi.

Adanya data penerima fee dikemukakan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin, akhir pekan lalu. Menurut Jasin, jika tak segera dikembalikan KPK akan menaikkan kasus penerimaan fee ke penindakan. Diperkirakan ratusan pejabat daerah dan pusat selama 2002-2008 ikut menerima fee yang diperkirakan mencapai Rp 360,3 miliar. Fee tersebut dikeluarkan manajemen 6 BPD yakni: BPD Sumatera Utara, Bank DKI, BPD Jabar-Banten, BPD Jawa Timur, BPD Jawa Tengah, dan BPD Kalimantan Timur. (pra/jpnn)

JAKARTA- Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mempersilakan KPK untuk memproses kepala daerah yang diduga terlibat korupsi karena menerima fee (imbalan)

• First «
• Prev
• 1
• 2