Mendagri Revisi Aturan Belanja Pilkada
Penundaan Pilkada Munculkan Persoalan HukumRabu, 02 Desember 2009 – 00:15 WIB
Mantan Gubernur Sumatra Barat ini mengakui banyak membaca soal dinamika dimasyarakat khususnya terkait pelaksanaan Pilkada, termasuk permintaan penundaan. Menurutnya, persoalan anggaran itu memang. Namun demikian tetap harus ada solusinya. "Kalau tak bisa membiayai pilkada mengapa dulu minta pemekaran," sambungnya.
Diakuinya, persoalan anggaran Pilkada merupakan tugas pokok daerah. "Tak perlu dipancing itu menjadi beban nasional. Pilkada itu tanggung jawab pemerintah di daerah. DPRD dan pemerintah daerah bertanggung jawab," tandasnya.