Mendagri Terancam Dipidanakan Kasus DPT
Minggu, 19 April 2009 – 16:23 WIB
![Mendagri Terancam Dipidanakan Kasus DPT Mendagri Terancam Dipidanakan Kasus DPT - JPNN.COM](https://image.jpnn.com/resize/570x380-80/image_not_found.jpg)
Mahendradatta menjelaskan, kalau hasil pembandingan DP4 dengan DPT ditemukan adanya berkurangnya jumlah pemilih di DPT, maka KPU harus menjelaskan alasannya. Menurutnya, penghilangan nama di DP4 hanya bisa dilakukan karena ada yang meninggal. Kalau alasannya tidak jelas, sesuai pasal 260 UU No.10 Tahun 2008, KPU bisa terkena tuduhan menghilangkan hak pemilih.
"Tapi kalau misalnya ada NIK (Nomor Induk Kependudukan) ganda, itu tanggung jawab mendagri. Mendagri bisa kita tuntut secara pidana. Kerena DPT dimulai dari DP4 yang digarap dan dikeluarkan Depdagri dan itu tidak boleh ngawur, karena DP4 yang diserahkan ke KPU harus data kependudukan yang harus akurat," papar Mahendradatta.