Mendagri Tito Keberatan dengan Usulan Polri di Bawah Kemendagri

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons usulan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mendagri Tito secara tegas menolak usulan institusi Polri di bawah struktur kelembagaan Kemendagri.

"Saya berkeberatan," kata Mendagri Tito dengan tegas saat ditanya perihal wacana tersebut seusai menghadiri agenda Sidang Kabinet Paripurna di ruang Rapat Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12).

Saat ditanya terkait latar belakang penolakan itu, Kapolri masa jabatan 13 Juli 2016 hingga 22 Oktober 2019 menyebut bahwa posisi institusi Polri yang saat ini berada secara langsung di bawah presiden RI merupakan kehendak reformasi.

"Ya karena dari dahulu memang sudah dipisahkan di bawah presiden, itu kehendak reformasi. Sudah, itu saja," kata Mendagri Tito menutup wawancara dengan wartawan.

Pernyataan Mendagri Tito tersebut merujuk pada konteks reformasi setelah era Orde Baru di Indonesia yang membawa keputusan untuk memisahkan Polri dari TNI agar Polri menjadi lembaga yang lebih mandiri dan profesional, serta lebih fokus pada tugas-tugas penegakan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Sebelumnya, Polri berada di bawah struktur TNI. Melalui reformasi, Polri ditempatkan langsung di bawah presiden untuk memastikan akuntabilitas kepada pemimpin sipil tertinggi negara dan menjauhkan pengaruh militer dalam operasionalnya.

Usulan agar Polri berada di bawah Kemendagri sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus dalam jumpa pers di Jakarta pada Kamis (28/11).