Menhub Ingin Harga Tol Laut Seragam

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Pelni Surabaya, terkait dengan kelancaran program tol laut. Khususnya soal harga tol laut yang belum membaik.

“Saya ke sini untuk mengecek dan mengontrol harga, selama ini harganya tidak dipatok. Sehingga pedagang bisa menetapkan harganya sendiri," kata Menhub dalam keterangan tertulis, Selasa (21/1).

Menhub mengatakan, dirinya harus mengontrol agar harga yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan harga sebenarnya. Jadi bisa seragam, jika ada yang untungnya 10 persen masih wajar, tetapi kalau sudah 40 persen itu tidak wajar.

"Saya minta kepada Dirjen Laut untuk menetapkan harga jual dari perkontainer, jangan dibuat bervariasi, tetapkan harga pokoknya, ini sifatnya kompetisi. Kalau tidak mau kami kasih ke yang lain, saya minta jangan memberikan harga mahal dan tidak boleh ada monopoli," tegas Menhub.

Menurut Menhub, harga tenaga kerja bongkar muat (TKBM) masih ada yang berbeda-beda. Ada yang Rp 2 juta dan Rp 3,9 juta. “Kami ingin ekonomi di Indonesia Timur ini meningkat dengan adanya tol laut. DPT juga tidak boleh melakukan sendiri-sendiri," ungkapnya.

Mantan Dirut AP II ini juga meminta kepada kepala daerah untuk peduli di daerah nya masing-masing. Mereka harus berani menanyakan atau mengkroscek langsung ke PT PELNI berapa harga yang ditetapkan. Sehingga, pengusaha yang di daerah mendapatkan harga yang benar.

Ditanya kenapa tidak dilakukan sendiri, bukan diserahkan ke pihak ketiga atau swasta. Menhub mengatakan PT PELNI tidak boleh melakukan sendiri, karena berdasarkan UU harus dilakukan forwarder dan ini maunya pengusaha. "Seperti pengusaha hanya mengirim satu kontainer dan harus ngurus ke Surabaya, ini complicated. Jika terbatas 10 persen tidak masalah forwarder, kami berikan kesempatan untuk hidup, tetapi jika sudah 40 persen itu tidak benar," tegas Menhub.

Usai dari PT Pelni, Menhub langsung bergegas ke Pelabuhan Tanjung Perak. Dalam rapat bersama dengan beberapa pejabat pelabuhan seperti KSOP dan Ka UPP Menhub kembali menekankan terkait dengan harga Tol Laut dan progres KUPP dalam melakukan pengukuran kapal nelayan.