Menko PMK Muhadjir: Perlu Merevisi UU Kekarantinaan Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Menko PMK, Muhadjir Effendy mengatakan perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantiaan dan Kesehatan. Sebab, UU tersebut tidak ada berkesinambungan dengan penanganan bencana pandemi Covid-19. 

"Perlu segera merevisi UU BPNB (Bencana Badan Penanggulan Bencana Nasional, red)  termasuk UU Kekarantinaan Kesehatan," ujar Muhadjir dalam Rakornas BNPB secara virtual, Rabu (10/3). 

Menurut Muhadjir, UU Kekarantinaan dan Kesehatan tidak optimal dalam menangani pandemi Covid-19 karena hanya mengatur wabah yang ditimbulkan oleh hewan. 

"UU BNPB juga tidak eksplisit mengatur penanganan bencana seperti pandemi Covid-19," kata dia. 

Eks Mendikbud itu menjelaskan UU tersebut juga tidak mengatur karantina orang. "Yang diatur hanya karantina hewan," kata Effendy. 

Dai mengingatkan revisi UU tersebut harus melibatkan berbagai pihak dan tidak sembarangan. 

"Kami harus membenahi dari sektor hulu sampai hilir. Termasuk mencari jurus mematikan untuk menangani Covid-19," pungkas Muhadjir.(mcr12/jpnn)