Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Menko Puan Pimpin Rapat Bahas Pemulihan Pascabencana NTB

Senin, 12 November 2018 – 20:26 WIB
Menko Puan Pimpin Rapat Bahas Pemulihan Pascabencana NTB - JPNN.COM
Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani. Foto: Elfany Kurniawan/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Puan Maharani memimpin jalannya rapat tingkat menteri tentang percepatan pemulihan pascabencana gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kegiatan ini digelar di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/11) dan dihadiri sejumlah menteri dan kepala daerah.

Adapun peserta rapat tersebut yakni Menteri Sosial Agung Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan perwakilan dari kementerian lain yang terkait dengan pemulihan pasca gempa NTB ini.

"Ada beberapa percepatan yang dilakukan untuk penanganan gemba di NTB ini, yakni soal pemukiman, fasilitas umum, kemudian revisi PP nomor 22 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemberian jaminan hidup dan tahapan rehab rekon," kata Puan.

Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, terkait dengan percepatan pemulihan pascagempa di NTB ini, ada beberapa masukan yang diberikan Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

Semuanya, kata dia, dilakukan agar masyarakat NTB bisa segera pulih dan bisa menjalankan aktivitas dan roda perekonomian secara normal seperti sedia kala.

"Semua masih dalam proses. Tapi intinya pemerintah tetap konsisten dan disiplin pembangunan rumah yang akan di Bangun di NTB harus tahan gempa," tutur Agus.

Kemudian, untuk lebih lanjut saat ini pemerintah sendiri sedang menunggu verifikasi data lebih lanjut. Sekarang ini pemerintah pusat baru mendapat masukan dari empat kabupaten atau kota di NTB, sisanya belum masuk.

Sekarang ini pemerintah pusat baru mendapat masukan dari empat kabupaten atau kota di NTB sisanya belum.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News