Menteri LHK Siti Nurbaya Meresmikan Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim & Karbon

Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih mendorong berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak.

Dengan demikian ProKlim tidak hanya mencakup aksi pengendalian perubahan iklim berbasis wilayah administrasi tetapi juga akan mencakup berbagai aksi yang dilakukan berbagai komunitas.

Kementerian LHK melalui ProKlim mendorong upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak.

Melalui ProKlim diharapkan upaya peningkatan ketahahan terhadap dampak negatif perubahan iklim sekaligus pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK dapat dilakukan mulai dari tingkat tapak.

“Kesadaran terhadap pentingnya upaya adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak melalui ProKlim terlihat dari meningkatnya jumlah lokasi ProKlim pada Tahun 2023 yang diregistrasi dalam Sistem Registri Nasional (SRN) Pengendalian Perubahan Iklim yakni sebanyak 2.490 lokasi, yang tersebar di 36 provinsi pada 347 kabupaten/kota,” ungkap Menteri Siti.

Meningkat 128 Persen

Menteri Siti mengungkapkan jumlah lokasi yang diregistrasi meningkat sebesar 128 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 yakni sebanyak 1.092 lokasi.

Dari jumlah provinsi dan dari jumlah kabupaten/kota yang berpartisipasi juga mengalami peningkatan dari Tahun 2022 yakni sebanyak 33 provinsi dan  268 kabupaten/kota.