Menteri Siti: Rapatkan Barisan untuk Mempercepat Implementasi DIPA

Minggu, 17 November 2019 – 06:22 WIB
Menteri Siti: Rapatkan Barisan untuk Mempercepat Implementasi DIPA - JPNN.COM
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bersama Wamen LHK Aloe Dohong menggelar Rapat Pimpinan dengan semua pejabat Eselon I KLHK untuk mempercepat implementasi DIPA. Foto: Humas KLHK

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bersama Wakil Menteri (Wamen) LHK Aloe Dohong menggelar Rapat Pimpinan atau Rapim dengan semua pejabat Eselon I KLHK.

Menteri Siti: Rapatkan Barisan untuk Mempercepat Implementasi DIPA
Skip Adv

Sejak adanya penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ini, menurut Menteri Siti, baru kali ini yakni tanggal 14 Nopember lalu, KLHK menerima secara langsung DIPA yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Saya sungguh tidak menyangka dan menurut saya hal itu mempunyai arti yang sangat penting bagi KLHK dan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran KLHK. Hal ini harus saya tegaskan kepada semua unsur pimpinan KLHK,” ujar Menteri Siti Nurbaya menjelaskan alasan menggelar Rapim sekembalinya dari Istana Negara, Kamis (13/11) sore.

Kepada media pada Sabtu (16/11), Menteri Siti Nurbaya mengatakan DIPA untuk pembangunan 2020 diserahkan oleh Presiden Jokowi secara simbolik kepada 12 Menteri dan 34 Gubernur provinsi.

Menteri LHK Siti Nurbaya merupakan satu di antara 12 menteri penerima DIPA atas pertimbangan peran penting dalam pembangunan 2020 serta kinerja lembaga.

Lebih lanjut, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa dari DIPA 2020 KLHK sebesar 9,01 triliun rupiah, terdapat lebih dari 4,9 triliun rupiah program yang dimandatkan sebagai Prioritas Nasional (PN), yaitu pada PN pertumbuhan ekonomi berkualitas, pada PN mengatasi kesenjangan dan pada PN kualitas lingkungan dan ketahanan bencana serta dampak iklim.

Mandat Luar Biasa

Kalau dihitung dana pegawai dan operasional kantor sebesar 2,8 triliun rupiah bagi hampir 17 ribu pegawai, maka mandat kepada KLHK untuk menjalankan program Prioritas Nasional itu mencakup sekitar 79 persen.

loading...