Merdeka Belajar jadi Merek Dagang, Pengamat: Implikasinya ke Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Kontroversi masalah jargon Merdeka Belajar yang ternyata sudah didaftarkan sebagai merek dagang PT Sekolah Cikal ke Kemenkum HAM, jadi sorotan Pengamat dan Praktisi Pendidikan dari Taman Siswa, Darmaningtyas.

Dia menilai akan berbahaya bila konsep Merdeka Belajar dikapitalisasi. Sebab, dampaknya akan berujung kepada sanksi hukum.

"Begitu Merdeka Belajar jadi merek dagang suatu perusahaan pendidkan swasta nasional, implikasinya pasti ke hukum. Siapapun yang menggunakan istilah tersebut implikasinya ke hukum. Inilah sisi negatif dari kapitalisasi pendidikan,” kata Tyas, sapaan akrab Darmaningtyas dalam diskusi daring yang dibesut Vox Point Indonesia baru-baru ini.

Dia menjelaskan, kalau pemakaian suatu nama tidak membayar royalti, mungkin itu tidak ada masalah.

Namun, ketika itu berimplikasi misalnya pada royalti yang harus dibayar Negara, dalam hal ini kemendikbud, maka itu jadi masalah. Karena kemendikbud juga menggunakan jargon Merdeka Belajar.

"Saya berdiskusi dengan teman-teman dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Mereka mengucapkan, Konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau Merdeka Kuliah itu ternyata itu sudah digagas Rektor Universitas Terbuka (UT) pertama, Setiadi. Bahkan konsep UT itu bukan cuma pendidikan jarak jauh tetapi sistemnya terbuka. Jadi orang-orang yang tidak lulus SMA pun bisa daftar UT selama punya kemampuan," tuturnya.

Jadi, menurut Darmaningtyas, Merdeka Belajar merupakan konsep pendidikan yang sudah lama, di era 70-an sampai 80-an.

"Persoalan yang terjadi di era Mendikbud Nadiem Makarim ini apakah ada proses kapitalisasi itu. Yang bisa jelaskan itu hanya dua orang yaitu Nadiem dan Najelaa Shihab sebagai founder PT Sekolah Cikal yang memiliki merek dagang Merdeka Belajar," ucapnya.