Merespons Dua Peristiwa, Gerakan Satu Bangsa: Pancasila dan NKRI Sedang Diuji

“Ini sangat berbahaya karena saringan berita dan informasi menjadi tidak ada, dan ini mirip dengan situasi proxy war. Berita bohong, hoaks, video provokatif bertebaran dimana-mana. Situasi ini membangunkan emosi massa yang akan berdampak buruk,” kata Gusma.

Gusma menegaskan situasi proxy war harus dilawan dengan penegakan hukum yang tegas dan profesional. “Kami mendukung penuh aparat keamanan dan penegak hukum bertindak dengan tegas dan profesional serta tetap dalam koridor HAM,” katanya.

Khusus situasi di Papua dan Papua Barat, Gusma menyerukan negara harus segera hadir dengan pendekatan yang lebih humanis, berkeadilan dan berkemanusian.

“Saudara-saudara kita Papua adalah bagian dari Indonesia, ada pihak-pihak mau supaya Papua lepas dari Indonesia, tetapip kita semua harus bersama-sama meyakinkan bahwa Papua adalah Indonesia, dan tanpa Papua kita bukan Indonesia,” kata Gusma.

Gusma berharap para kepala daerah, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat bisa mengarahkan aksi protes dan aksi kekecewaan tidak sampai berujung anarkistis. Organisasi-organisasi kepemudaan di sana segera melakukan konsolidasi dengan tetap pada komitmen kebangsaan Sumpah Pemuda 1928. Aksi kekerasan tidak boleh berlanjut, karena hanya akan menjadi spiral kekerasan berikutnya.

Menurutnya, situasi yang terjadi saat ini membutuhkan penanganan yang tepat dan berkeadilan. Penegakan hukum dan HAM harus dibarengi dengan konsolidasi tokoh dan organisasi dengan platform kebangsaan.

“Jangan ada sakit hati sesama anak bangsa yang diakibatkan ujaran kebencian atau ujaran bersentimen SARA, karena itu musuh Pancasila,” tegas Gusma.(fri/jpnn)