Miliaran Rupiah dari Pemrov Jatim demi SPP Gratis SMAN – SMKN di Malang Raya

Kedua, sejak pengelolaan SMAN-SMKN diambil alih pemprov, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada provinsi. ”Kan sudah menjadi tanggung jawab provinsi,” kata alumnus Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim itu.

Sutiaji menegaskan, APBD 2020 juga tidak mengalokasikan dana hibah untuk siswa SMAN-SMKN. ”Kami ada anggaran untuk siswa SMAN-SMKN. Tapi, untuk siswa miskin, jumlahnya sekitar seratus orang,” katanya.

Meski tidak cukup untuk meng-cover seluruh biaya pendidikan SMAN-SMKN, tapi dana yang digelontor Disdik Jatim terbilang besar. Jika diasumsikan jumlah siswa SMAN berkisar 10 ribu jiwa, berarti pemprov menggelontorkan dana Rp 1,2 miliar per bulan (Rp 120.000x10.000 siswa). Dengan demikian, setahun menghabiskan dana Rp 14,4 miliar.

Sedangkan untuk SMKN, diperkirakan mendapat jatah Rp 3,1 miliar per bulan. Angka itu dihasilkan dengan asumsi ada 20.924 siswa. Masing-masing siswa dijatah Rp 150 ribu untuk jurusan teknik (Rp 150 ribu x 20.924).

Sementara itu, Kepala SMAN 8 Kota Malang Anis Isrofin mengungkapkan, untuk mengirim siswa ikut perlombaan juga membebani sekolah. ”Dananya ya bisa diambil dari SPP juga. Apalagi ketika lombanya internasional, pengeluaran juga besar,” jawabnya.

Namun, dia merespons positif terkait bantuan SPP gratis selama proses pencairannya tepat. Sementara itu, di ranah SMKN juga pengeluarannya besar. Rata-rata per SMKN bisa menghabiskan dana Rp 5 miliar–Rp 7 miliar.

Pos pengeluarannya juga paling berat adalah gaji guru dan staf. Kadang untuk mengakali kekurangan gaji pun diambilkan dari bantuan operasional sekolah nasional (bosnas) yang dalam juknisnya hanya boleh menyerap 15 persen anggaran untuk gaji guru.

Kepala SMKN 10 Dwijo Lelono mengatakan, pihaknya sudah mendapat pemberitahuan terkait program SPP gratis. ”Sudah kapan hari diberitahukan. Kami siap saja. Itung-itung meringankan beban siswa. Kalau pencairan, ya saya kira bisa cepat,” kata dia.