Minta Ada Jatah Menteri Perwakilan dari Warga Ambon di Kabinet Jokowi

BACA JUGA : Jokowi Sebut Bakal Ada Kepala Daerah jadi Menteri dan Bu Ani Diberi Tugas Lebih Besar

Untuk masalah PI blok Masela sebesar 10 persen sebenarnya terlalu kecil bagi daerah penghasil sehingga perlu diatur ulang oleh pemerintah.

"Kami juga mendesak pemerintah RI untuk diberlakukan Maluku sebagai provinsi dengan perlakuan khusus atau otonomi khusus," tandasnya.

Dikatakan, pengangkatan putera daerah terbaik asal Maluku sebagai menteri dan masuk dalam jajaran kabinet adalah wujud pemerintah turut memerhatikan kualitas SDM di daerah ini.

Sementara itu, Ketua LBH Pemuda Maluku, Hamzah Nurlili mengaku adanya delapan orang legislator perwakilan Maluku di DPD maupun DPR RI, tetapi belum cukup berpeluang berhadapan langsung dengan Presiden dan Wapres untuk memperjuangkan daerah.

Karena itu dibutuhkan jatah menteri untuk tokoh dari Ambon yang bisa mewakili juga aspirasi masyarakat setempat.

"Berbeda dengan menteri yang setiap saat bisa hadir langsung dalam rapat-rapat kabinet dan berbicara langsung dengan kepala negara," ujarnya.

Anggota DPRD Maluku, Fredik Rahakbauw yang menerima surat pernyataan sikap pedemo manyatakan akan meneruskannya ke pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti ke pemerintah pusat. (ANT/jpnn)