MK Jangan Melanggar Konstitusi Terkait Jabatan Wapres JK

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Saiful Mujani meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk berpegang pada Undang-undang dalam memutuskan gugatan Partai Perindo dan pihak Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Saiful menilai, konstitusi secara jelas mengatakan presiden dan wakil presiden hanya boleh dijabat maksimal dua kali.

"Kalau MK membolehkan presiden dan wapres menjabat lebih dari dua kali, maka MK melanggar konstitusi," kata Saiful dalam keterangan yang diterima, Rabu (25/7).

Menurutnya, salah satu inti reformasi adalah membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi maksimal hanya dua kali seperti yang dituangkan dalam Undang-undang Dasar. Mahkamah Konstitusi dan pihak-pihak yang melanggar ini adalah pengkhianat reformasi.

Dia juga menyatakan bahwa posisi wapres bukan seperti menteri alias pembantu presiden. Posisi wapres, menurut dia, sama seperti presiden karena dipilih langsung oleh rakyat.

"Wapres dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bisa diberhentikan oleh presiden," tegas dia.

Saiful melanjutkan, sifat dasar sistem presidensial adalah kepala negara dan pemerintah sekaligus dipilih oleh rakyat secara langsung untuk satu masa jabatan tertentu dan tak bisa diberhentikan di tengah jalan kecuali melanggar hukum.

Karena kepala negara dan pemerintahan sangat mutlak adanya untuk sebuah negara, maka harus jaga-jaga kalau-kalau presiden berhalangan tetap atau tidak tetap.