Moeldoko: Arahan Presiden Jokowi Makin Menegaskan Komitmen Pemerintah Menjaga KPK

"Presiden menyerahkan pada mekanisme yang berlaku yang mana pimpinan KPK, sekjen KPK bersama KementerianPAN-RB dan kepala BKN bisa merumuskan kebijakan terbaik untuk memastikan prinsip itu bisa dibenahi," ujar Moeldoko.

Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan untuk memastikan bangsa Indonesia mendapatkan garda terbaik pemberantasan korupsi yang berintegritas dan berjiwa merah putih. Dia menegaskan hal itu sebenarnya telah dipikirkan bersama.

“Jadi, janganlah persoalan ini belum dipahami sepenuhnya oleh kita semua, tetapi justru digoreng kanan-kiri hasilnya keluar dari substansi tujuan yang hendak dicapai. Saya harap dengan penjelasan ini masyarakat Indonesia bisa memahami dengan lebih utuh," katanya.

Terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) yang sempat menjadi polemik, Moeldoko mengajak semua pihak melihatnya sebagai bentuk dari penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintahan.

Dia mengatakan, tes tersebut selama ini sudah berjalan, tidak hanya di ranah KPK namun semua yang berproses atas alih status menjadi ASN di seluruh lembaga.

Sekali lagi, kata dia, ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga dan termasuk kalangan BUMN.

“Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tetapi juga di lembaga lain terjadi seperti itu, bahkan di BPIP juga ada, begitu tes TWK mereka tidak lolos kenapa itu tidak ribut, tetapi di KPK ribut," ujarnya.

Adapun mengenai mekanisme TWK yang menjadi perdebatan, Moeldoko menekankan harus dipastikan disusun dengan lebih baik.