Moratorium Gubernur Dicuekin

Sabtu, 06 Oktober 2012 – 10:30 WIB

Tapi nyatanya, sambung Iwan, tak sedikit perusahaan industri tekstil dan produk tekstil memberlakukan sistem tersebut. "Yang harus ditindak oleh pemerintah pusat dan daerah adalah pelanggaran tersebut. Itulah yang akan disuarakan oleh SPN pada aksi November mendatang," tegasnya.

Senada diungkapkan Ketua Apindo Jawa Barat, Dedi Wijaya. Ia mengatakan, sejumlah sektor industri memang membutuhkan sistem outsourcing adanya fluktuasi traffic order produksi. "Kan sudah ada dalam undang-undang. Kalau mau dihentikan, ya diubah dulu undang-undangnya," tandasnya. (cr2)

BOGOR-Surat edaran moratorium outsourcing dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dari Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyulut kontroversi.

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News