Muhammadiyah Usulkan Adanya GBHN Lagi

JAKARTA - Sejak reformasi bergulir, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sudah tidak diterapkan lagi. Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengusulkan pijakan pemerintah yang populer pada era Orde Baru itu dihidupkan lagi agar arah pembangunan kebangsaan punya tujuan pasti.

 

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin di depan pimpinan MPR di Jakarta, Jumat (12/11). Menurut Din, ketiadaan GBHN pada era reformasi membawa dampak yang beragam. Sentuhan kepemimpinan saat ini belum memenuhi keinginan rakyat yang sebenarnya. "Ada deviasi (penyimpangan) distorsi (perubahan) tujuan pembangunan negara," tuturnya.

 

Din kemarin tidak sendiri. Dia hadir bersama sejumlah petinggi PP Muhammadiyah. Di antaranya Ketua Bidang Ekonomi Bambang Sudibyo, Ketua Bidang Tarjih Yunahar Ilyas, dan Ketua Bidang Pustaka Dadang Kahmad. Mereka diterima Ketua MPR Taufik Kiemas yang didampingi para wakil ketua, seperti Lukman Hakim Saifudin, Hajriyanto Thohari, dan Melani Leimena Suharli.

 

Menurut Din, usul kembali digunakannya GBHN bertujuan untuk merevitalisasi visi kebangsaan. Negara saat ini tidak mampu menerjemahkan ataupun melawan serangan arus globalisasi. Negara begitu inferior yang rendah diri di depan negara lain.