Myanmar Menutup Diri dari PBB, Apa yang Disembunyikan?

jpnn.com, JENEWA - Utusan Khusus PBB untuk Masalah HAM di Myanmar Yanghee Lee berang. Dia menuding pemerintah Myanmar berusaha menutup-nutupi pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut.

Tudingan itu dilontarkan setelah negara yang dulu bernama Burma tersebut menyatakan bahwa mereka melarang Lee berkunjung sampai masa jabatannya habis.

Sesuai dengan jabatannya, Lee diharuskan berkunjung ke Myanmar dua kali dalam setahun. Sejak ditunjuk PBB pada 2014, profesor di Sungkyunwan University, Korsel, itu sudah enam kali menginjakkan kaki di Myanmar.

Dalam setiap kunjungan, dia selalu dilarang mengakses beberapa area dengan alasan masalah keamanan. Sesuai dengan jadwal, dia seharusnya berkunjung ke Myanmar lagi Januari mendatang.

’’Pernyataan (Myanmar) yang menolak bekerja sama dengan mandat saya bisa dipandang sebagai indikasi kuat bahwa ada sesuatu yang buruk terjadi di Rakhine dan di wilayah lain di negara itu,’’ ujar Lee, Rabu (20/12) sebagaimana dilansir kantor berita Reuters.

Warga Korsel itu menyebut tindakan Myanmar sangat memalukan. Pemerintah Myanmar berkali-kali menampik tudingan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di berbagai wilayah negara tersebut, terutama di Rakhine.

Burma juga membuat pernyataan bahwa tidak ada yang perlu mereka sembunyikan. Namun, menurut Lee, sikap yang ditunjukkan pemerintah Myanmar justru sebaliknya.

Belum diketahui apa alasan Myanmar menolak kedatangan Lee. Mereka hanya menyatakan bahwa keputusan untuk tak lagi menjalin kerja sama didasarkan pada pernyataan Lee setelah berkunjung ke Myanmar pada Juli lalu.