NasDem Minta DKPP Pecat 11 Penyelenggara Pemilu Sulteng

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 11 orang penyelenggara pemilu di wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) terancam sanksi pemecatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, mereka dianggap melakukan pengabaian hak konstitusional Partai NasDem sebagai peserta pemilu 2014.

Hal ini disampaikan oleh pihak Pengadu, Ketua Bapilu Partai NasDem Sulawesi Tengah, Yahdi Basma dalam sidang pelanggaran kode etik di DKPP.

"Kami menemukan sikap pengabaian dari seluruh pengadu mulai 1 sampai 11. Mereka mengabaikan sesuatu yang bagi kami sangat penting untuk hak konstitusional kami sebagai peserta pemilu," ujar Yahdi dalam sidang di kantor DKPP, Jakarta, Jumat (30/8).

Sebelas orang yang menjadi Teradu dalam kasus ini adalah Ketua KPU Kabupaten Tolitoli dan anggota KPU Kabupaten Morowali. Seluruh Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah serta seorang staf juga menjadi Teradu.

Perkara ini terkait tidak lolosnya 3 bakal calon anggota legislatif (caleg) DPRD tingkat II dari Partai NasDem di wilayah tersebut. Mereka adalah Azis Bestari dari daerah pemilihan (dapil) Toli-Toli 3, Idham Dahlan dapil Toli-Toli 4 dan Imran Haking dari dapil Morowali.

Menurut Yahdi, Partai NasDem telah memberikan penjelasan mengenai kekurangan persyarataan ketiga calon yang dimaksud. Namun, KPU setempat tidak menghiraukan penjelasan tersebut dan tetap mencoret ketiganya dari Daftar Calon Sementara.

Yahdi pun berusaha membawa permasalahan ini ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, Bawaslu pun tidak menghiraukan pengaduannya.

"Kami dua kali ajukan sengketa pemilu ke Bawaslu namun ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Bawaslu tidak pernah menjelaskan kekurangan dalam permohonan kami," paparnya.