Negeri Sakura Setuju Garap Kereta Jakarta-Surabaya

Jepang juga menyetujui mekanisme pembiayaan yang ditawarkan pemerintah. Yakni, skema swasta-pemerintah atau public private partnership (PPP).

Luhut mengakui, Jepang kurang begitu familiar dengan konsep tersebut. Selama ini, Jepang lebih tertarik menggunakan sistem two step loan atau skema pinjaman dari lembaga keuangan.

”Dengan PPP bisa semakin menguntungkan. PPP dipilih karena nilai proyek (kereta) besar,” ujar Luhut di Jakarta kemarin (23/12).

Sampai saat ini, detail pembiayaan itu masih terus dimatangkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pemerintah mencari kombinasi yang cocok terkait pembiayaan itu. Termasuk soal mekanisme bagi hasil swasta-pemerintah.

Dengan begitu, anggaran Rp 102 triliun yang dihitung Jepang bisa diminimalkan. ”Hitung-hitungan kami (biaya proyek kereta) bisa Rp 80 triliun,” terangnya.

Mantan Menko Polhukam itu menambahkan, tidak tertutup kemungkinan masih akan ada perubahan konsep proyek kereta tersebut.

Itu mengingat, sampai saat ini pemerintah Jepang belum memberikan masukan secara tertulis terkait konsep dan skema pembiayaan yang dipaparkan RI. ”Jepang nanti akan terlibat, jadi kalau (Jepang) punya masukan ya tidak apa-apa,” ungkapnya. (tyo)