NII Rambah PNS, Kepala Daerah Diminta Deteksi

JAKARTA -- Seluruh gubernur, bupati dan walikota hingga camat diminta untuk mengawasi gerak-gerik para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan masing-masing, jangan sampai terpengaruh ajaran kelompok radikal Negara Islam Indonesia (NII). Perintah Mendagri Gamawan Fauzi ini menyusul pernyataan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang mengaku mendapat laporan adanya anggota NII yang menjadi PNS.

"Kita sudah minta ke daerah identifikasi apa betul ada, karena ada pernyataan Bu Atut," terang Gamawan Fauzi di kantornya, Jumat (29/4).

Apakah PNS yang masuk jaringan NII akan ditindak? Gamawan mengaku pihaknya harus hati-hati.  Yang jelas, lanjutnya, jika ada PNS yang melanggar aturan, maka bisa dikenai sanksi berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Sebelum sanski dijatuhkan, juga harus melewati proses pemeriksaan sejauh mana keterlibatan PNS itu dengan NII.

"Kalau memang ada (PNS yang terlibat), kepala daerah sebagai pembina PNS di daerah harus menindaknya," ujar Gamawan.  Kepala daerah juga diminta berkoordinasi dengan kepolisian setempat.