NIP PPPK Molor, Kritikan Pedas Guru Honorer untuk Mas Nadiem Menohok Banget
Kasus kedua, masalah gaji PPPK, antara pemerintah daerah dan pusat saling lempar handuk.
Kondisi tersebut sangat merugikan para honorer sehingga hilang kepercayaan kepada pemerintah terutama Kemendikbudristek yang dipimpin Nadiem Makarim.
Menurut Sanur, seharusnya pemerintah belajar dari rekrutmen PPPK 2019.
"Jika sudah belajar, kenapa peristiwa 2019 terulang di tahun 2021? Apa kurang belajarnya?," serunya.
Saat ini, 173 ribu guru honorer berharap pemerintah menyelesaikan dulu masalah PPPK tahap I.
Dia juga meminta pemerintah menyelesaikan masalah honorer dulu, baru buka secara umum supaya tidak bermasalah di kemudian hari.
"Mas Nadiem, jadilah Mendikbudristek yang bijak dan adil," pungkasnya. (esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru: