Otsus Papua Tetap Berlanjut, Hanya Perlu Dievaluasi

Wempi berharap, ada evaluasi menyeluruh dari pemerintah provinsi karena dana kebijakan Otsus dikelola pemrov. Dari situ bisa diketahui, apakah selama ini dana otsus dialokasikan dengan tepat sasaran.

"Jangan sampai juga, muncul ego masing-masing sehingga komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi tidak berjalan dengan baik yang ujungnya menghambat penerapan Otsus. Ini perlu diperbaiki ke depan,”ucapnya.

Menurut Wempi, jika pelaksanaan Otsus masih ada kendala, jangan kemudian yang muncul isu-isu pemekaran.

Sebab, sejatinya yang terpenting sekarang ini ialah membangun kesejahteraan ekonomi, infrastruktur, memanusiakan orang Papua, supaya duduk sama rendah berdiri sama tinggi.

“Dana Otsus maupun pembangunan di Papua dan Papua Barat, harus menyelaraskan antara pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan fisik, infrastruktur," cetusnya.

Apalagi, akan ada Inpres terkait percepatan kebijakan pembangunan dan kesejahteraan Papua. Itu sebabnya semua elemen perlu duduk bersama, agar Otsus lebih bagus.

Agar apa yang diharapkan pemerintah pusat didukung daerah, maka perlu dibuat forum dialog bersama.

Jangan sampai muncul kelompok-kelompok, yang kemudian datang ke pusat dan bicara sesuai kepentingan sendiri-sendiri sehingga membingungkan para pengambil kebijakan negara.