Pak Jokowi, Masih Adakah Harapan untuk Honorer K2 Tua?

Belakangan, pemerintah memilih solusi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bagi honorer K2 tua. Solusi yang dinilai tidak berkeadilan karena mengabaikan aspek kemanusiaan.

Riyanto Agung Subekti, guru honorer K2 tua asal Banyuwangi yang juga ketua Forum Honorer K2-PGRI Jawa Timur menyatakan pesimistis dengan rezim yang sekarang. Dia yakin rezim Jokowi tidak akan pernah mengangkat honorer K2 menjadi PNS.

Itu bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan para pembantu presiden. Contoh yang paling sederhana rekrutmen CPNS 2018.

Peraturan MenPAN-RB Nomor 36 dan 37 Tahun 2018 jadi permen pahit bagi honorer K2 tua. Pengabdian puluhan tahun tidak dihargai.

"Tamatlah nasib kami, game over," ucap Itong, sapaan akrab Riyanto kepada JPNN, Minggu (14/10).

Baginya, solusi PPPK justru menimbulkan masalah baru. Bila pemerintah tetap memaksakan skema tersebut akan menimbulkan kegaduhan. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah ada niatan baik.

Kegaduhan pasti akan terjadi di sana-sini dan dampak dari permasalahan tersebut akan menjadi batu sandungan bagi Jokowi saat kampanye Pilpres 2019.

BACA JUGA: Jumlah Honorer K2 Melimpah, Formasi Terbatas, Wajar Emosi