Pak Presiden, Pengusaha Batam Tunggu Janjimu

jpnn.com, BATAM - Kalangan pengusaha di Batam, Kepulauan Riau sangat menunggu pembuktian pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mengatur kewenangan Pemko Batam.

Harapannya presiden bisa melibatkan pengusaha sebelum mengeluarkan produk hukum yang mengatur kelangsungan investasi, dan juga kewenangan Pemko Batam.

"Ini menjadi kabar baik bagi Batam. Dan kita semua tahu Pak Jokowi memang selalu berupaya mempercepat laju investasi di semua daerah, termasuk Batam," kata Pengusaha Batam, Managing Director Panbil Group, Johanes Kennedy Aritonang, Jumat (31/3).

Kennedy mengatakan membangun Batam saat ini, tidak sama dengan saat membangun zaman otorita. Peran pengusaha juga tidak boleh dilepaskan dari pembangunan Batam.

"Maka harapan kita, pengusaha ikut dilibatkan merumuskan kebijakan. Masukan dari pengusaha harus didengarkan pusat sebelum pusat mengeluarkan produk hukum," katanya kepada Batam Pos (Jawa Pos Group) Jumat kemarin.

Menurutnya, selama ini ada beberapa kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah yang tidak pro pengusaha.

"Kalau misalnya dikatakan Pak Presiden, bahwa perekonomian 5 persen sudah membantu, bagi pengusaha itu belum. Selama ini belum pernah ada perekonomian Kepri 5 persen," katanya.

Hal yang sama disampaikan Ampuan Situmeang, praktisi hukum di Batam. Menurutnya, Pemko Batam, Gubernur, Walikota dan Bupati se Kepri untuk bisa duduk bersama merumuskan masalah yang ada di Batam.