Panen Kritik, Anies Pilih Biasa-Biasa Saja

jpnn.com, JAKARTA - Petisi online di situs change.org yang meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dicopot terus menuai respons publik. Kebijakan Anies mengakomodasi tim sukses melalui lembaga Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang membebani APBD adalah salah satu yang dipersoalkan.

Sebagaimana diketahui, petisi tersebut sering diperbincangkan publik setelah diusulkan akun Opini Kamu sejak 10 bulan lalu. Petisi tersebut berjudul Copot Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta!. Sebanyak 134.701 orang telah menandatangani petisi itu kemarin siang (27/5). Dalam petisi tersebut, gubernur DKI dinilai mengalami banyak kegagalan dan kejanggalan dalam menerapkan kebijakan.

Respons dari kalangan akademisi datang dari pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin. Dia berpendapat, Indonesia merupakan negara demokratis. Jadi, masyarakat bebas berpendapat, termasuk kepada kepala daerah.

Menurut Ujang, petisi yang sampaikan kepada Anies tersebut wajar. Hal itu merupakan bagian dari kritik masyarakat terhadap pemimpinnya. Yang tidak boleh adalah petisi bermuatan politis.

’’Artinya, jangan sampai kritik terhadap Pak Anies itu dipolitisasi. Sebab, bisa saja Anies dianggap calon capres atau cawapres potensial. Sehingga, sejak saat ini, ada masyarakat yang menjelekkan atau membusuki dengan stempel kegagalan,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.

Dengan demikian, sambung Ujang, petisi tersebut akan membunuh pencitraan Anies. Apalagi, jika yang berkontribusi di petisi itu bukan hanya warga Jakarta, melainkan juga berbagai wilayah di Indonesia. ’’Bisa jadi, yang mengisi itu lawan-lawan politiknya. Tetapi, petisi itu tidak berdiri sendiri. Itu kan kritik. Itu masukan untuk perbaikan. Jadi, Anies mesti merespons positif,’’ terangnya.

Namun, Ujang menjelaskan, yang penting untuk digarisbawahi adalah kritik objektif. Publik tidak hanya menilai kegagalan, tetapi juga keberhasilan Anies dalam memimpin Jakarta. ’’Jadi, boleh mengkritisi. Boleh memuat petisi, tapi tidak boleh bernilai politis yang menyumbat karir orang lain,’’ ucapnya.

Ujang tidak memungkiri dan sependapat dengan para pendukung petisi bahwa kebijakan Anies mengakomodasi tim suksesnya melalui TGUPP merupakan suatu kejanggalan. Dia menilai, jumlah tim tersebut cukup banyak dan membebani APBD.