Panen Kritik, Anies Pilih Biasa-Biasa Saja

’’Di zaman Jokowi, TGUPP ada. Di era Ahok, juga ada. Tapi kan tidak boleh terlalu banyak orangnya. Terlalu tinggi gajinya. Sehingga itu membebani APBD. Jangan sampai karena mengakomodasi kepentingan tim sukses atau kepentingan orang-orang dekatnya, lalu jadi membengkak,’’ jelasnya dengan nada tegas.

Karena itu, kritik-kritik tersebut harus ditanggapi dengan pembenahan. Apabila tidak dibenahi, kritik itu akan menjadi citra buruk bagi Anies. Sementara itu, sambung Ujang, persoalan kemacetan dan banjir menjadi pekerjaan rumah Anies. Meskipun, kata dia, saat ini, Anies belum bisa dinilai berhasil maupun gagal. Sebab, ada sisa waktu yang lama.

Sementara itu, Gubernur DKI Anies Baswedan saat ditemui di Balai Kota DKI menyatakan, petisi itu sudah lama muncul. Menurut dia, setiap warga negara berhak menyampaikan pandangan. Tidak ada larangan sama sekali. Karena itu, ada pemilu dan pilkada. Hal tersebut adalah bagian dari struktur negara. Berbeda pandangan boleh saja.

’’Setiap warga negara berhak menyampaikan apa saja. Berhak memuji, mengkritik, dan kalau berada di ranah publik ya harus mau dikritik. Bahkan, dicaci maki pun harus biasa-biasa saja,’’ ungkap Anies dengan nada datar.

Menurut dia, hal tersebut biasa terjadi di wilayah publik. Dia menuturkan, hidup di wilayah publik jangan hanya ingin dipuji, tetapi juga harus siap dicaci maki, diminta turun, dan diminta naik. ’’Dari dulu, saya sudah mengatakan, dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang,’’ tambahnya.

Anies menambahkan, alamat keluh kesah masyarakat adalah pejabat publik. Jadi, dia sudah siap, termasuk dicaci maki. ’’Ketika saya menjadi pejabat publik, saya harus jalanin dong. Kalau ada yang mengkritik, nggak usah ditangkep. Saya nggak pernah nangkep orang yang mengkritik saya, sama sekali. Tidak meningkatkan IMB, PBB, nggak lah. Biasa aja,’’ tuturnya santai. (jpc)