Panglima TNI Sebut Politik Identitas Sejatinya Digunakan Penjajah

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menilai akhir-akhir ini ada upaya adu domba oleh kelompok masyarakat melalui media sosial di Indonesia.

Hadi melihat Indonesia dalam beberapa minggu terakhir, diramaikan dengan sejumlah isu. Menurut Hadi, hal itu membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak, terpolarisasi dan dibenturkan satu sama lain.

"Terdapat pula narasi yang membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah dan tidak percaya kepada berbagai upaya pemerintah untuk kepentingan rakyat," kata Panglima TNI dalam webinar bertajuk Sinergi Anak Bangsa Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara dari Aksi Separatisme di Dunia Maya, Sabtu (21/11).

Bahasa yang digunakan, kata Hadi, adalah bahasa-bahasa provokatif. Isu-isu yang dimainkan sensitif. Menurut Hadi, semuanya ditujukan untuk membangkitkan emosi masyarakat dan dapat dibakar sehingga dapat terjadi eskalasi yang dapat bermuara pada tindakan anarkis dan kerusuhan sosial.

"Langkah semacam itu merupakan propaganda untuk memecah belah. Dalam bahasa kerennya kita sebut sebagai politik identitas. Politik identitas inilah yang sejatinya digunakan oleh penjajah untuk mengadu domba bangsa kita sehingga tidak bersatu dan mudah dijajah di masa lalu. Politik identitas ini kembali marak digunakan sejak beberapa tahun belakangan ini karena dinilai mudah untuk menggerus kepercayaan masyarakat dan mudah untuk meraih dukungan," kata dia.

Menurut Hadi, penggunaan media sosial dengan tujuan propaganda tampak keinginan memisahkan diri dari NKRI. Aksi separatisme saat ini tidak hanya berupa pemberontakan bersenjata, tetapi sudah berkembang melalui kampanye internasional dengan memanfaatkan media sosial di dunia maya.

"Kelompok separatis memanfaatkan dunia maya untuk memengaruhi opini dunia guna memenangkan kepentingan kelompoknya. Mereka juga memanfaatkan panggung diplomasi internasional sebagai mandala alternatif," jelas dia.

Hadi melanjutkan, aksi propaganda yang dilakukan di dunia maya ditujukan untuk memperoleh dukungan internasional atas perjuangan kelompok separatis. Aksi ini dinilai lebih efektif dibandingkan perlawanan bersenjata yang mereka lakukan terhadap pemerintah.