Para Bupati Ini Mendesak Pusat Prioritaskan Guru Honorer Tua Jadi PPPK

Kondisinya makin sulit karena pemerintah daerah (Pemda) juga diminta untuk membiayai sejumlah program nasional.

"Program PPPK guru ini menambah beban Pemda karena daerah harus membiayai gaji dan tunjangan. Sebab, tidak ada tambahan DAU untuk PPPK," bebernya.

Senada itu, Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo menyebut daerahnya tidak lagi menganggarkan seleksi PPPK guru tahap 3, karena beban anggaran sudah sangat besar.

Dia menyebut belanja pegawai sudah 58 persen. Sementara, pemerintah pusat bukannya menambah DAU, tetapi malah turun.

Baca Juga: Ternyata Ada Daerah Sudah Bayarkan Gaji PPPK Tahap 1 Sejak Maret, Lainnya Kapan?

Meskipun begitu, kata Dawam, untuk gaji serta tunjangan PPPK guru tahap 1 sudah dianggarkan selama 5 bulan.

Sama seperti bupati Wonogiri, dia juga mendesak agar pemerintah membuat kebijakan khusus untuk guru honorer tua yang dalam seleksi tahap 1 dan 2 kalah melawan peserta muda.

Dia meminta agar guru honorer usia 35 tahun ke atas dan masa kerja lama harus diberikan prioritas.